Tak Berani Menindak Rekanan Proyek Nakal

WANTARA, Pesibar

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pesisir Barat,  Hasbi Aska tidak bernyalai, karena tidak berani menindak para kontraktor nakal yang menjani rekanan meski dalam mengerjakan proyek tidak sesuai Besaran Teknis (bestek) ataupun Spesifikasi (Spek) yang telah diatur dalam Rencana anggran Belanja (RAB) sehingga proyek-proyek yang ada di Dinas PU tidak dapat di manfaatkan meski telah selesai dikerjakan.

CV Artha Abadi Diduga Takmiliki IMB dan IPAL

WANTARA, Mojokerto     

Di era Pasar bebas saat ini banyak investor yang berlomba-lomba ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Baik pengusaha dari luar negeri maupun dari dalam negeri saling mencari lahan yang tepat untuk memulai usahanya. Tapi di balik itu semua mereka tidak memikirkan izin yang harus di penuhi agar tidak merusak lingkungan dan ekosistem di sekitar lingkungan pabrik.

Modus Baru Korupsi Pembuatan SIM Polresta Kab Bekasi

WANTARA, Bekasi

                    Di Indonesia, Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi

PK Mahkamah Agung RI Diduga Bodong

WANTARA, Sergai

                      Pada kasus gugatan perdata Nomor ; 06//Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP.Dan  pemberitahuan pelaksanaan eksekusi tanggal 17 oktober 2014, terhadap objek perkara, sebidang tanah seluas 46,11 Ha yang terletak dipasar I, pasar II dan pasar III Mabar Desa Saentis Kecamatan Percut sei tuan, Kabupaten Deli serdang sumatera utara, yang akhirnya terjadi pemindahan objek perkara yang sebenarnya yaitu di pasar VI Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Dalam hal ini terjadi perubahan Kuasa Pemohon, tetapi Objek Perkara tetap sama.

Dugaan Korupsi Anggaran Diklat Prajabatan Rp.8,05 M

Kejari Bekasi Dinilai Lamban Menuntaskan Pengusutan

WANTARA, Bekasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi dinilai sejumlah kalangan masyarakat lamban dalam menuntaskan pengusutan kasus dugaan korupsi kegiatan Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. 

Terkait Maraknya Penjualan Buku LKS (bag 2)

John W SIjabat;

Dijadikan Ajang Cari Keuntungan, LKS Sebaiknya Ditarik

WANTARA, Kab Bekasi

Tidak sejalan dengan kurikulum dan kurang bermutu serta terkesan hanya dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi dan golongan yang justru merugikan dunia pendidikan, Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) sebaiknya ditarik kembali.

Mengungkap Dugaan Korupsi TPG dan Tamsil Guru (Bag : 2)

Kejari Bekasi Diminta Periksa Walikota Bekasi

WANTARA, Bekasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi diminta oleh aktivis antikorupsi yang tergabung dalam LSM GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) supaya memeriksa Walikota Bekasi DR. Rahmat Efendi, guna mengungkap kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersumber dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan pada anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD). Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal LSM GERAK, John Wilson Sijabat kepada WANTARA di Bekasi, Sabtu (29/8/2015).

Dari Selisih Penjualan LKS, Biaya Akhir Tahun, Daftar Ulang dan Infag Hasilkan Ratusan Juta Rupiah

Kepala SMKN 1 Cikbar  Belum Patuhi UU No 5 Tahun 2015

WANTARA, Kab Bekasi

Kepala sekolah SMKN 1 Cikarang barat (Cikbar) belum mematuhi aturan yang telah di tetapkan bahkan terkesan memamfaatkan jabatan yang melekat pada dirinya untuk mendapat keuntungan pribadi dan golongan nya dalam menjalani tugas sebagai aparatur sipil Negara(ASN) di bidang pendidikan bentuk ketidak patuhan terhadap undang-undang dan aturan yang di maksud , saat di lingungan sekolah bebera siswa yang di wawancarai WANTARA yang namanya tidak di sebut mengatakan di sini ada Biaya Daftar ulang ,Infaq dan biaya akhir tahun nilainya lebih dari Rp 2000.000/orang. Diduga kuat dari selisih penjualan LKS, biaya akhir tahun, daftar ulang dan Infag, Kepala SMKN 1 Cikabar diduga mendapatkan penghasilan hingga ratusan juta rupiah. Informasi lainnya yang berhasil dihimpun WANTARA dilingkungan SMKN 1 Cikbar, setiap siswa mulai dari kelas X-XI-XII, di wajibkan membeli buku LKS minimal 8 jenis dengan harga @Rp 15.000/buku total =Rp 120.000,-. Di kelas XII siswa di wajibkan membeli buku LKS sebanyak 8 jenis dengan harga @Rp 15.000/buku total =Rp 120.000,-

Harga LKS Di SMPN 2 Dan 7 Tamsel Rp 170.000/siswa

WANTARA, Bekasi 

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 dan SMPN 7 Kecamatan Tambun selatan (Tamsel), Kabupaten Bekasi, tidak menghiraukan keputusan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, untuk tidak melakukan pungutan apapun terhadap murid, baik ditingkat SMP maupun SD (sekolah dasar) di seluruh Kabupaten Bekasi.

Terkait Maraknya Penjualan Buku LKS (bag 1)

John W Sijabat :

Kejahatan Sistemik, Terstruktur, Terintregrasi dan Berkelanjutan Terhadap Dunia Pendidikan Bekasi

WANTARA, Bekasi

Maraknya penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan beberapa oknum wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dinilai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (DPP- LSM GERAK) John W Sijabat sebagai kejahatan sistemik, terstruktur, terintregrasi dan berkelanjutan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten (Kab) Bekasi.

Dugaan Korupsi Dana TPG dan Tamsil Guru

LSM GERAK Minta Kejari Bekasi

Lakukan Pengusutan

WANTARA, Bekasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi diminta oleh aktivis antikorupsi yang tergabung dalam LSM GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) agar mengusut dugaan korupsi Anggaran Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersumber dana transfer dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan pada anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD).

Oknum Wartawan Diduga Bekingi Penjualan LKS DI SMPN 2 Cibitung

WANTARA, Bekasi 

Dugaan praktek pungutan Liar (Pungli) dengan penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan modus mengarahkan sisiwa/i untuk membeli LKS di suatu tempat yang telah ditentukan oleh pihak sekolah dan distributor buku. Selain itu penjualan LKS tersebut berjalan mulus diduga karena dibekingi oknum wartawan dan LSM yang bertindak sebagai perantara distributor dengan pihak sekolah. “Dinas Pendidikan seharusnya tanggap atas berbagai keluhan orangtua murid yang keberatan dengan maraknya penjualan buku LKS,” tegas salah seorang warga perumahan Puri Cendana yang ditemui WANTARA saat sedang membeli LKS di lingkungan SMPN2 Cibitung, Kab Bekasi beberapa waktu lalau.

Terkait Razia Dishub dan Polresta Bekasi Kota di Wilayah Kab Bekasi (2)

Sekjend LSM GERAK, John W Sijabat

Cermin Kegagalan Kapolresta Memberikan Kepastian Hukum 

WANTARA, Bekasi

Tidak adanya tanggapan dan penegasan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) maupun Kapolresta Bekasi Kota terkait dugaan penyalahgunaan Operasi Patuh Jaya yang dilakukan jajaran Satuan Lalu lintas bersama anggota Dishub Kota Bekasi yang di beritakan media ini mendapat perhatian serius dari Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (DPP-LSM GERAK), John W SI jabat.

Tanggapi Pemberitaan WANTARA

Supandi Budiman  dan Kompol Heri  Ompusunggu Bantah Gelar Razia Di Kabupaten Bekasi


WANTARA, Kota Bekasi

Menanggapi pemberitaan WANTARA terkait dugaan penyalahgunaan “Operasi Patuh Jaya” oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan Polresta Bekasi Kota dengan menggelar razia di jl Pangeran Diponegoro Kabupaten Bekasi pada Selasa (27/5) lalu, Kadishub Kota Bekasi Supandi Budiman dan Kasat Lantas Polresta Bekasi Kota Kompol Heri Ompusunggu membantah .

Gelar Razia di Kabupaten Bekasi

Dishub Bersama Polresta Bekasi Kota “Salahgunakan” Operasi Patuh Jaya

WANTARA, Bekasi

Dinas Perhubungan (Dishub) dan jajaran Satuan Lalulintas (Satlantas) Polresta Bekasi Kota diduga telah menyalahgunakan Operasi Patuh Jaya 2015 yang digelar Polda Metro Jaya bersama dengan jajaran Polres mulai 27 Mei sampai 9 Juni 2015, dengan cara menggelar razia bersama di luar wilayah hukumnya. Selain pelanggaran wilayah, operasi yang digelar untuk menciptakan tertib dan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas tersebut oleh jajaran Dishub dan Polresta Bekasi Kota terkesan disalahgunakan untuk meraup keuntungan dengan menerapkankan denda damai yang nilainya berpariasi anatara Rp. 50.000 hingga Rp.350.000.

Terkait Razia Dishub dan Polresta Bekasi Kota di Wilayah Kab Bekasi Bag 1)

Sekjend LSM GERAK, John W Sijabat

Pertanyakan Status Hukum PNBP Denda Tilang


WANTARA, Bekasi

Seperti kata pepatah “karena nila setitik rusak susu sebelanga,” demikianlah yang terjadi pada program Operasi Patuh Jaya yang digelar Polda Metro Jaya dengan jajaran Polres mulai 27 Mei sampai 9 Juni 2015. Betapa tidak, kerja keras Polri dan jajarannya untuk menciptkan kepatuhan berlalulintas dalam rangka mengurangi angka kecelakaan tercoreng akibat ulah segelintir oknum Polresta Bekasi Kota yang menggelar razia di luar wilayah hukumnya.

Regulator Las PT. Djarum Kudus Meledak

60 Karyawan Terpaksa Dilarikan Ke Rumah Sakit

  WANTARA, Pati

Akibat regulator gas pada alat pengelasan didalam ruangan giling Brak Sigaret Kretek Tangan (SKT) milik PT. Djarum Kudus. Di desa Kajar Kecamatan Trangkil meledak, 60 karyawan yang mengalami luka berat dan ringan  terpaksa dilarikan ke rumah sakit.

Ledakan regulator Kamis (12/3) lalu  menimbulkan dan menimbulkan kebakaran membuat ratusan karyawan yang ada di ruang penggilingan brak  SKT  itu panik dan berhamburan keluar ruangan dengan berdesak-desakan, 60 diantaranya mengalami luka parah dan sedang terpaksa harus dilarikan ke  RSI  Kajen, dan RSI Sebening Kasih Tayu.

Pemotongan JKN Pada DInkes Musi Rawas

WANTARA, Musirawas
Terkait surat laporan masyarakat tentang dugaan pemotongan uang jasa kapitasi (JKN) di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Mura) diakui pihak Inspektorat melalui Sekretarisnya, Pujo Wiloso sudah ditindak lanjuti. “Surat laporan yang ditembuskan ke Inspektorat tersebut sudah ditindak lanjuti dan tugas Inspektorat hanya memonitoring," ungkap Pujo Wiloso ketika dikonfirmasi WANTARA bersama jurnal independen di kantornya, komplek Agropolitan Center Muara Beliti, Rabu (14/01) lalu.

Pengelola Balai Pengobatan dan Rehabilitasi Mental Karanganyar

Rencanakan Perkawinan Massal Bagi Penderita Stress

WANTARA, Purbalingga  

Menyelenggarakan suatu kegiatan yang bersifat massal adalah sudah biasa seperti senam massal, kerja bakti massal, pagelaran kuda kepang massal, khitanan massal dan perkawinan massal. Namun rencana untuk menyelenggarakan perkawinan massal khusus bagi para penderita stress adalah baru kali ini terjadi, bahkan mungkin didunia ini baru satu-satunya. Yang menggagas kegiatan kontroversial ini tidak lain adalah HM Soepono Mustajab, pengelola Balai Pengobatan dan Rehabilitasi Mental “HM Mustajab” di Bungkanel Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan

Unit BPKB Polres Cirebon Kedepankan Kebersamaan

WANTARA, Cirebon

Sikapnya yang baik dan simpatik serta berdedikasi tinggi terhadap masyarakat adalah salah satu watak yang dimiliki oleh Aiptu M. Rofik yang kini bertugas di bagian BPKB Polres Cirebon. Anggota Satlantas yang satu ini, selain tegas, lugas juga bijaksana. Dalam menjalankan tugas kesehariannya ia bertekad mengedepankan kebersamaan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima. Dia dikenal seorang pekerja keras yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Membongkar Dugaan Percaloan CPNS di Mabes TNI Cilangkap (Bag : 2)

Kepala Disminpersau Minta Pelaku Diproses Hukum

WANTARA, Jakarta

Informasi praktek dugaan percaloan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, sebagaimana dilansir koran ini pada edisi terdahulu direaksi positif oleh Kepala Disminpersau Anas Sumadi, seiring salah seorang keluarga korban (Ramli Manurung) yang juga personil redaksi Koran WANTARA (Warta Nusantara) pada 23 Desember 2014 lalu, kembali mendatangi Mabes TNI AU menyampaikan surat pengaduan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia terkait tindak penipuan yang dilakukan salah seorang “jaringan sindikat calo CPNS di Mabes TNI AU Cilangkap”, Marcus Sugianto.

Menyoroti Kinerja Pejabat Disbimarta Kota Bekasi (Bag : 1)

Lakukan Pungutan Dengan Ragam Modus

WANTARA Bekasi

Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, disebutkan oleh sumber WANTARA (Warta Nusantara) salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintahan itu sebagai dinas basah. Artinya, banyak mendatangkan uang masuk bagi sejumlah oknum pejabat di SKPD tersebut bagi mereka yang terlibat dalam penanganan proyek.

Adeliyana Siswi, Pemeran Utama Film Air Mata Sang Pejuang

   Berbakat Mampu Menjiwai Karakter Penuh Penghayatan

WANTARA, Karwang

Karawang sebagai kota Pangkal Perjuangan, saat ini Gita Cipta Production sedang menggarap film yang konsen di bidang pendidikan serta sejarah Karawang. Film tersebut juga memperkenalkan potensi sektor pariwisata yang ada di Karawang.

Menyoroti Kinerja Jajaran Polresta Kab. Bekasi

Fenomena Tangkap Lepas Warnai Sat Reskrim Akhir 2014

  WANTARA, Kab Bekasi

Fenomena tangkap lepas mewarnai kinerja jajaran Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Kabupaten (Kab) Bekasi diakhir tahun 2014 lalu. Dari modus penangguhan penahanan hingga negosiasi dan lepaskan ditengah perjalanan yang kesemuahnya diduga dilakukan sebagai tindakan stadard ganda untuk memperkaya diri sendiri dan terindikasi sebagai penyalahgunaan wewenang dan jabatan di tubuh Sat Rekrim Polresta Kab Bekasi. Ironisnya tindakan tangkap lepas yang dilakukan para oknum tersebut dilakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana perjudian (303-red) yang dikenal sebagai kejahatan serius dan merupakan atensi Kapolri.

Terkait Penyitaan Paksa Sepeda Motor Gunakan Satu TNKB (bag 1)

Sekjen LSM GERAK John W SIjabat

Arogan, Intimidasi Cermin Ketidaksiapan Polri

WANTARA, Bekasi

Tindakan penyitaan paksa sepeda motor yang mengunakan satu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta pemberian hukuman tambahan Push Up di ruangan staf pada saat melakukan pembayaran denda tilang kepada pengendara yang mempertanyakan Surat Perintah Tugas (Sprintug) dan Perlengkap razia oleh Kasat Lantas Polresta Bekasi Kota, Kompol Heri Ompusunggu merupakan tindakan arogan dan intimidasi yang mencerminkan ketidaksiapan Polri dalam menempatkan pejabatnya.

Menyikapi Kinerja Kasat Lantas Polresta Bekasi Kota, Kompol Heri Ompsunggu (1)

Diduga Akibat Pertanyakan Sprintug dan Perlengkapan Razia

Sepeda Motor Gunakan Satu TNKB Disita Paksa dan Pengendara Dihukum Push Up

WANTARA, Bekasi Kota

Diduga akibat mempertanyakan Surat Perintah Tugas (Sprintug) dan perlengkapan razia, seorang pengendara sepeda motor yang hanya memasang satu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) mengalami nasib naas karena sepeda motor Merek Kawasaki/KR 150 P, Nopol B 3012 FRV miliknya disita paksa dan diamankan di Mapolresta Bekasi Kota oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polresta Bekasi Kota, Komisaris Polisi (KomPol) Heri Ompusunggu.