Pemotongan JKN Pada DInkes Musi Rawas

WANTARA, Musirawas
Terkait surat laporan masyarakat tentang dugaan pemotongan uang jasa kapitasi (JKN) di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Mura) diakui pihak Inspektorat melalui Sekretarisnya, Pujo Wiloso sudah ditindak lanjuti. “Surat laporan yang ditembuskan ke Inspektorat tersebut sudah ditindak lanjuti dan tugas Inspektorat hanya memonitoring," ungkap Pujo Wiloso ketika dikonfirmasi WANTARA bersama jurnal independen di kantornya, komplek Agropolitan Center Muara Beliti, Rabu (14/01) lalu.
Ditanya mengenai hasil monitoring terhadap permasalahan tersebut, Puji Wiloso malah berkilah bahwa tembusan dari surat masyarakat tersebut belum sampai. “Belum ada tembusan yang disampaikan kepada kami," kata Pujo Wiloso yang langsung menjelaskan bahwa dirinya merupakan Pegawai BPKP Pusat yang di tugaskan di Kabupaten Musi Rawas atas Permintaan Bupati Musi Rawas. “Saya anggota BPKP Pusat Yang di tugaskan Di sini untuk melatih Bagaimana Mengaudit dan Memeriksa”,ujar Pujo Wiloso. Sementara itu, Herdianto (43) salah satu tokoh masyarakat yang sering memantau kinerja aparatur pemerintah berpendapat bahwa penjelasan yang di berikan oleh Pujo Wiloso terkesan memutar balikkan fakta.

”Inspektorat dalam masalah ini terkesan memutar balikan fakta, terindikasi menutupi permasalahan yang ada, ini karena Inspektorat tidak profesioanal dalam menjalankan tugasnya, sehingga permasalahan ini terkatung tanpa ada berita acara penyelesaian kasus tersebut. JKN merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat dalam hal kesehatan agar masyarakat indonesia terkhusus kabupaten Musi Rawas menjadi masyarakat yang sejahtera, dalam hal tersebut diperlukan semangat kerja para tenaga medis baik di tingkat kelurahan atau pedesaan, kecamatan ataupun di tingkat kabupaten”, ujar Herdianto.

Ditambahkannya, pemerintah berupaya memberikan uang JKN, tetapi ada dugaan mark-up pada pemotongan uang JKN di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas rata-rata + 10%-20% dengan alasan untuk biaya perjalanan dinas. Sedangkan perjalanan dinas bukan rahasia umum lagi dalam setiap tahunya suda dianggarkan disetiap SKPD Kabupaten Musi Rawas.

Salah seorang pegawai dinas kesehatan yang ditemui WANTARA menyebutkan bahwa melemahnya Semangat kerja di dinas Kesehatan diduga akibat adanya pemotongan uang JKN sebesar 20% dengan alasan untuk biaya perjalanan dinas. “Bukan hanya di tempat kami saja pemotongan uang JKN terjadi, juga di tempat lain tapi pemotongannya berbeda berkisar + 10%-20%, dan saya sangat keberatan dengan terjadinya pemotongan uang Jasa kapitasi JKN ini”,tuturnya.

Dilain pihak saat akan dikonfirmasikan masalah pemotongan uang jasa kapitasi JKN tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas atau sekretaris serta bagian keuangan sedang tidak berada di kantor. Sampai berita ini diterbitkan dinas setempat tidak bisa dihubungi. (M.EDISON)
WANTARA cetak versi pdf oneline
http://wantaracetakpdf.blogspot.com/