Tak Berani Menindak Rekanan Proyek Nakal

WANTARA, Pesibar

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pesisir Barat,  Hasbi Aska tidak bernyalai, karena tidak berani menindak para kontraktor nakal yang menjani rekanan meski dalam mengerjakan proyek tidak sesuai Besaran Teknis (bestek) ataupun Spesifikasi (Spek) yang telah diatur dalam Rencana anggran Belanja (RAB) sehingga proyek-proyek yang ada di Dinas PU tidak dapat di manfaatkan meski telah selesai dikerjakan.

CV Artha Abadi Diduga Takmiliki IMB dan IPAL

WANTARA, Mojokerto     

Di era Pasar bebas saat ini banyak investor yang berlomba-lomba ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Baik pengusaha dari luar negeri maupun dari dalam negeri saling mencari lahan yang tepat untuk memulai usahanya. Tapi di balik itu semua mereka tidak memikirkan izin yang harus di penuhi agar tidak merusak lingkungan dan ekosistem di sekitar lingkungan pabrik.

Modus Baru Korupsi Pembuatan SIM Polresta Kab Bekasi

WANTARA, Bekasi

                    Di Indonesia, Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi

PK Mahkamah Agung RI Diduga Bodong

WANTARA, Sergai

                      Pada kasus gugatan perdata Nomor ; 06//Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP.Dan  pemberitahuan pelaksanaan eksekusi tanggal 17 oktober 2014, terhadap objek perkara, sebidang tanah seluas 46,11 Ha yang terletak dipasar I, pasar II dan pasar III Mabar Desa Saentis Kecamatan Percut sei tuan, Kabupaten Deli serdang sumatera utara, yang akhirnya terjadi pemindahan objek perkara yang sebenarnya yaitu di pasar VI Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Dalam hal ini terjadi perubahan Kuasa Pemohon, tetapi Objek Perkara tetap sama.

Dugaan Korupsi Anggaran Diklat Prajabatan Rp.8,05 M

Kejari Bekasi Dinilai Lamban Menuntaskan Pengusutan

WANTARA, Bekasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi dinilai sejumlah kalangan masyarakat lamban dalam menuntaskan pengusutan kasus dugaan korupsi kegiatan Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. 

Terkait Maraknya Penjualan Buku LKS (bag 2)

John W SIjabat;

Dijadikan Ajang Cari Keuntungan, LKS Sebaiknya Ditarik

WANTARA, Kab Bekasi

Tidak sejalan dengan kurikulum dan kurang bermutu serta terkesan hanya dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi dan golongan yang justru merugikan dunia pendidikan, Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) sebaiknya ditarik kembali.

Mengungkap Dugaan Korupsi TPG dan Tamsil Guru (Bag : 2)

Kejari Bekasi Diminta Periksa Walikota Bekasi

WANTARA, Bekasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi diminta oleh aktivis antikorupsi yang tergabung dalam LSM GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) supaya memeriksa Walikota Bekasi DR. Rahmat Efendi, guna mengungkap kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersumber dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan pada anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD). Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal LSM GERAK, John Wilson Sijabat kepada WANTARA di Bekasi, Sabtu (29/8/2015).

Dari Selisih Penjualan LKS, Biaya Akhir Tahun, Daftar Ulang dan Infag Hasilkan Ratusan Juta Rupiah

Kepala SMKN 1 Cikbar  Belum Patuhi UU No 5 Tahun 2015

WANTARA, Kab Bekasi

Kepala sekolah SMKN 1 Cikarang barat (Cikbar) belum mematuhi aturan yang telah di tetapkan bahkan terkesan memamfaatkan jabatan yang melekat pada dirinya untuk mendapat keuntungan pribadi dan golongan nya dalam menjalani tugas sebagai aparatur sipil Negara(ASN) di bidang pendidikan bentuk ketidak patuhan terhadap undang-undang dan aturan yang di maksud , saat di lingungan sekolah bebera siswa yang di wawancarai WANTARA yang namanya tidak di sebut mengatakan di sini ada Biaya Daftar ulang ,Infaq dan biaya akhir tahun nilainya lebih dari Rp 2000.000/orang. Diduga kuat dari selisih penjualan LKS, biaya akhir tahun, daftar ulang dan Infag, Kepala SMKN 1 Cikabar diduga mendapatkan penghasilan hingga ratusan juta rupiah. Informasi lainnya yang berhasil dihimpun WANTARA dilingkungan SMKN 1 Cikbar, setiap siswa mulai dari kelas X-XI-XII, di wajibkan membeli buku LKS minimal 8 jenis dengan harga @Rp 15.000/buku total =Rp 120.000,-. Di kelas XII siswa di wajibkan membeli buku LKS sebanyak 8 jenis dengan harga @Rp 15.000/buku total =Rp 120.000,-

Harga LKS Di SMPN 2 Dan 7 Tamsel Rp 170.000/siswa

WANTARA, Bekasi 

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 dan SMPN 7 Kecamatan Tambun selatan (Tamsel), Kabupaten Bekasi, tidak menghiraukan keputusan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, untuk tidak melakukan pungutan apapun terhadap murid, baik ditingkat SMP maupun SD (sekolah dasar) di seluruh Kabupaten Bekasi.

Terkait Maraknya Penjualan Buku LKS (bag 1)

John W Sijabat :

Kejahatan Sistemik, Terstruktur, Terintregrasi dan Berkelanjutan Terhadap Dunia Pendidikan Bekasi

WANTARA, Bekasi

Maraknya penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan beberapa oknum wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dinilai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (DPP- LSM GERAK) John W Sijabat sebagai kejahatan sistemik, terstruktur, terintregrasi dan berkelanjutan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten (Kab) Bekasi.

Dugaan Korupsi Dana TPG dan Tamsil Guru

LSM GERAK Minta Kejari Bekasi

Lakukan Pengusutan

WANTARA, Bekasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi diminta oleh aktivis antikorupsi yang tergabung dalam LSM GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) agar mengusut dugaan korupsi Anggaran Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersumber dana transfer dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan pada anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD).

Oknum Wartawan Diduga Bekingi Penjualan LKS DI SMPN 2 Cibitung

WANTARA, Bekasi 

Dugaan praktek pungutan Liar (Pungli) dengan penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan modus mengarahkan sisiwa/i untuk membeli LKS di suatu tempat yang telah ditentukan oleh pihak sekolah dan distributor buku. Selain itu penjualan LKS tersebut berjalan mulus diduga karena dibekingi oknum wartawan dan LSM yang bertindak sebagai perantara distributor dengan pihak sekolah. “Dinas Pendidikan seharusnya tanggap atas berbagai keluhan orangtua murid yang keberatan dengan maraknya penjualan buku LKS,” tegas salah seorang warga perumahan Puri Cendana yang ditemui WANTARA saat sedang membeli LKS di lingkungan SMPN2 Cibitung, Kab Bekasi beberapa waktu lalau.