Sudin Dikdas Jaktim Janji Segera Panggil, 6 Guru DKI Jakarta Terancam Pasal 242 KUHP

WANTARA, Jakarta 

Sejatinya tupoksi (tugas pokok pungsi) guru adalah mengajar atau mendidik serta mencerdaskan anak bangsa di sekolah tempat guru tersebut mengajar dan mengabdi. Peran guru di Negara ini adalah sangat penting, maka seiring dengan hal itu, Negara dan pemerintah baik di pusat dan daerah, sungguh sungguh telah memperhatikan nasib para guru tersebut.

Bukti hal itu dapat ditilik dari penetapan proyeksi anggaran khusus di lingkungan pendidikan oleh Negara melalui APBN sebesar 20 persen, juga di daerah melalui APBD telah mengalokasikan anggaran khusus untuk sektor pendidikan 20 persen.


Berdasarkan penelitian dari berbagai kalangan pengamat dunia pendidikan, akselerasi guru dalam hal pendapatan, khususnya di DKI Jakarta, dapat dikategorikan telah sejahtera. Betapa tidak, para guru di DKI Jakarta dominan telah lulus dan berstatus sertifikasi. Selain itu, mereka yang masih sebatas guru PNSD selain mendapatkan tambahan penghasilan melalui transfer dari Kementerian Keuangan RI, secara khusus Pemda DKI Jakarta, juga memberikan tunjangan transportasi yang diproyeksikan melalui APBD.

Faktor Gaya Hidup

Kenyataanya, proyeksi anggaran 20 persen khusus untuk guru di lapangan, tidak serta merta menjadikan para guru secara keseluruhan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari menjadi tauladan. Sebaliknya, ditemukan kini oknum guru di DKI Jakarta, berperilaku tak layaknya sebagai kaum pengajar yang semestinya diteladani bukan hanya oleh muridnya, tapi juga oleh komunitas masyarakat di lingkungannya.

Namun hal itu di lapangan tidak seperti yang diharapkan, diduga faktor gaya hidup dari para guru itusendiri. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ibu rumah tangga di Jakarta Timur, Marliana Lumban Gaol (ML) kepada WANTARA, di rumahnya, dua pekan lalu.

Menurut ML, Tiarmin Simatupang kepadanya pernah datang meminta tolong untuk dipinjamkan sejumlah uang, dan atas rasa iba serta mengingat bahwa Tiarmin adalah seorang guru kemudian ML mengabulkan permohonan Tiarmin, dan uang puluhan juta rupiah pun dipinjamkan oleh ML kepada Tiarmin dengan jaminan Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank DKI Jakarta, milik Tiarmin Simatupang.

Ditambahkan oleh ML, setelah berjalan dalam beberapa lama, Tiarmin tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya, bahkan melaporkan ML kepada pihak kepolisian. Kasus itu muncul menurut ML berawal ketika uangnya yang dipinjam Tiarmin ditagihnya ke sekolah tempatnya mengajar. Di sekolah itu kemudian mereka cekcok (rebut) mulut, saling ngotot-ngototan dan berujung kepada saling lapor.

Tidak Menyangka
Setelah Kepolisian Jakarta Timur, memanggil Tiarmin Simatupang untuk kepentingan pemeriksaan atas laporan yang dilakukan pihak ML, kemudian Tiarmin Simatupang merasa kaget, dan mengatakan, “saya tidak menyangka jadi begini”.

Tampak raut wajah Tiarmin kaget seperti menyesal, kemudian melontarkan bahwa dirinya memblokir ATM miliknya atas anjuran ketua salah satu Lembaga Swasaya Masyarakat (LSM) yang dikenalnya .

Di tempat terpisah, pihak Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Timur, kepada WANTARA menyatakan, akan segera menindaklanjuti kasus ini, dan akan segera memangil semua para guru pelaku pinjam uang tidak bayar kepada ML tersebut, yaitu : Tiurmin Simatupang, Rita Tampubolon, Hayati, Sofiati, Iswarni.

Sementara itu, berdasarkan penuturan ML kepada redaksi koran ini, di rumahnya, di Jakarta Timur, baru lalu, bahwa para guru tersebut dalam memuluskan pemblokiran rekeningnya di Bank DKI, telah menerangkan bahwa kartu ATM mereka hilang. Padahal mereka berikan secara sepakat dipegang (titip) ML sebagai jaminan.

Mencermati makna Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 242, kini keenam guru DKI Jakarta, tersebut terancam hukum pidana karena telah memberikan keterangan palsu.

Hingga berita ini diturunkan belum didapat keterangan lebih lanjut, apakah ML telah melaporkan mereka (keenam guru PNS DKI Jakarta) kepada pihak kepolisian terkait dugaan keterangan palsu yang dilakukan. (Jarliman)