WANTARA, Purwakarta Membangun sebuah kekuatan bangsa bukan sekedar dengan pulpen atau angka-angka, akan tetapi dengan perasaan dan frame, ini yang akan dibangun dalam birokrasi di Purwakarta.
“Sudah lama birokrasi di Indonesia lupa dengan akar kebudayaannya, bahwa membangun kekuatan Negara bukan hanya dengan pulpen, membangun kekuatan Negara bukan hanya dengan angka – angka, bahkan dengan angka – angka banyak yang menjadi masalah, akan tetapi membangun kekuatan Negara dengan perasaan, karena perasaan lahir dari kekuatan hati kita, dan inilah frame yang ingin dibangun dalam sistem birokrasi kita,” demikian sambutan Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi, SH., dalam silahturahmi Pemkab. Purwakarta, dengan Camat, PPAT/Notaris dengan mengambil tema “BPHTB Pikeun Pangawangunan”. Aula Janaka Setda Purwakarta, Selasa (26/3).
Kegiatan tersebut selain dihadiri oleh Bupati Purwakarta, hadir Camat se Kab. Purwakarta, Pejabat Eselon II,III dan IV, unsur Pimpinan OPD, BPN, Perwakilan Kantor Pajak serta para PPAT dan Notaris, se-Kab. Purwakarta, serta para pegawai di lingkungan DPKAD Purwakarta.
Dalam sambutannya Bupati menambahkan bahwa BPHTB (Biaya Perolehan Hak Guna Tanah dan Bangunan –red) di Purwakarta akan digulirkan ke beberapa program pembangunan di Purwakarta, seperti pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan menurutnya untuk membuat rasa percaya dan transparansi setiap pembangunan bila perlu dilabeli dari hasil BPHTB.
“BPHTB merupakan hasil pendapatan dari tanah bangunan yang diterima oleh DPKAD Purwakarta, yang kedepannya diarahkan berbagai program untuk memecahkan akar masalah yang ada pada masyarakat di antaranya, sarana infrastruktur, Pendidikan Gratis hingga SMK/SMA bahkan sampai perguruan tinggi bagi yang berprestasi, peningkaatan ekonomi masyarakat, bangunan sekolah dan beberapa program pembangunan untuk masyarakat, bahkan untuk menciptakan rasa memiliki dan membangun kepercayaan dari para pembayar wajib pakaj bila perlu BPHTB dicantumkan dalam berbagai program tersebut,” tuturnya.
Sedangkan dalam hal pelayanan Bupati meminta kepada DPKAD sebagai instansi yang membawahi dan mengurus BPHTB diharapkan bias memberikan pelayanan yang baik, bila perlu menurutnya setiap yang akan membayar BPHTB dijemput oleh para petugas.
“Pelayanan harus dioptimalkan termasuk oleh DPKAD yang mengurus masalah ini, bila perlu DPKAD menyiapkan fasilitas seperti mesin foto copy bahkan cap, bila memungkinkan para petugas DPKAD bisa mendatangi tidak perlu para pembayar BPHTB datang, tetapi kita siap siaga bahkan menjemputnya, sehingga dengan begitu pelayanan akan cepat dan baik dan menciptakan kepercayaan,” ujarnya.
Sedangkan menurut Kepala DPKAD Irsyad, mengungkapkan bahwa target tahun 2013 ini, BPHTB bias terealisasikan mencapai Rp.80 miliar dengan demikian menurutnya dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, karena BPHTB merupakan salah satu penunjang dalam tercapainya program pembangunan di Purwakarta.
“Tahun 2013 ini, kami menargetkan Rp.80 miliar, dengan demikian harapannya adalah dukungan dari berbagai pihak, karena dengan tercapai target tersebut maka program pembangunan di Purwakarta bias terealisasi,” ungkapnya.
Selain silahturahmi, dalam kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan tanya jawab serta diskusi dalam pengelolaan pembayaran BPHTB serta berbagai pendapatan daerah lainnya. (YADI.M/J.HRJ)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar